Sanksi tegas, MPR RI resmi nonaktifkan juri dan MC Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026

Brilio.net - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengambil langkah drastis menyusul gelombang protes masyarakat terkait pelaksanaan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Melalui Sekretariat Jenderal, MPR RI secara resmi menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kegiatan tersebut.

Keputusan ini diambil setelah potongan video perlombaan yang menunjukkan ketidakkonsistenan penilaian viral di jagat maya. Dalam video tersebut, juri memberikan poin berbeda untuk jawaban yang secara substansi sama, yang memicu tudingan ketidakadilan terhadap salah satu sekolah peserta.

Kronologi Kontroversi Penilaian di Kalimantan Barat

Polemik ini bermula saat babak final wilayah yang mempertemukan SMAN 1 Sanggau (Regu A), SMAN 1 Sambas (Regu B), dan SMAN 1 Pontianak (Regu C). Pada sesi pertanyaan rebutan, moderator melontarkan pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR saat memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab dengan lengkap bahwa DPR harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden. Namun, Dyastasita W.B selaku salah satu juri memberikan nilai minus lima. Saat pertanyaan dilempar ke Regu B, SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang identik. Ironisnya, juri tersebut justru membenarkan jawaban Regu B.

"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," ujar Dyastasita dalam rekaman yang dikutip dari YouTube @MPRGOID, Selasa (12/5/2026).

Meski Regu C sempat melakukan protes keras dengan menegaskan kesamaan jawaban mereka, dewan juri tetap pada pendiriannya. Juri lain, Indri Wahyuni, bahkan sempat membela keputusan tersebut dengan alasan artikulasi suara peserta yang dianggap tidak jelas oleh para juri.

Respons Keras dari Sekolah dan Alumni

Ketidakadilan ini memicu reaksi berantai. SMAN 1 Pontianak melalui akun Instagram resminya @smansaptk.informasi menuntut transparansi dan mengecam adanya indikasi penggunaan relasi kuasa oleh juri tanpa klarifikasi yang memadai.

Nada lebih keras datang dari Ketua Komisi II DPR RI sekaligus alumni SMAN 1 Pontianak, Rifqinizamy Karsayuda. Ia mendesak agar juri yang terlibat segera masuk dalam daftar hitam (blacklist).

"Kami meminta kepada MPR RI untuk mem-blacklist juri tersebut untuk tidak bisa lagi digunakan. Ini preseden buruk dan saya kira apapun alasannya ini mencederai intelektualitas dan nilai-nilai konstitusionalisme yang kita anut selama ini," tegas Rifqinizamy lewat Instagram bang.rifqi.mrk.

Buntut Perkara: Penonaktifkan dan Evaluasi Menyeluruh

Sebagai respons atas polemik yang meluas, MPR RI akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi dan mengambil langkah-langkah strategis:

1. Penonaktifan Petugas Lomba

Lomba Cerdas Cermat MPR 2026
© 2026 /YouTube @MPRGOID

Pihak panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI secara resmi membebastugaskan dewan juri dan MC yang bertugas dalam LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Langkah ini diambil guna menjaga integritas dan kredibilitas institusi.

Lomba Cerdas Cermat MPR 2026
© 2026 /YouTube @MPRGOID

“…Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini….,” demikian tulis akun Instagram @mprgoid, Selasa (12/5/2026).

Lomba Cerdas Cermat MPR 2026
© 2026 /YouTube @MPRGOID

2. Permohonan Maaf Resmi MPR RI

Melalui keterangan tertulisnya, MPR RI menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf kepada publik.

"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," bunyi awal pernyataan resmi tersebut.

3. Komitmen Evaluasi Sistem Penilaian

MPR RI berjanji akan melakukan pembenahan total pada aspek teknis, mulai dari mekanisme verifikasi jawaban hingga tata kelola pengajuan keberatan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan nilai sportivitas, objektivitas, dan keadilan tetap dijunjung tinggi dalam pembinaan generasi muda.

“…MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel…” lanjut akun yang sama.

4. Apresiasi dan Masukan Publik

Lembaga tinggi negara ini juga menyatakan apresiasinya terhadap perhatian masyarakat dan guru pendamping. Masukan dari publik dianggap sebagai bahan evaluasi penting agar kegiatan pendidikan kebangsaan ini ke depannya berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.

“...Selain itu, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar.

Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” tutup akun tersebut.

Lomba Cerdas Cermat MPR 2026
© 2026 /Instagram @mprgoid